Masa Bakti PGRI XVIII

1. Pertanggungjawaban PB-PGRI (1998-2003)

Dalam kongres yang diadakan sesudah masa bhakti (sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, pasal 47 bab XVII), paling tidak memuat acara pokok (sesuai bunyi pasal 50, bab XVII, anggaran rumah tangga PGRI) yaitu : Laporan pertanggungjawaban pengurus besar, Penetapan program kerja termasuk anggaran untuk lima tahun yang akan dating, dan Mengadakan pemilihan pengurus besar.
Masa bakti pengurus XVIII, di awali 28 November 1998 dan semestinya akan berakhir pada tanggal 28 November 2003, untuk mencapai usia masa bakti itu genap lima tahun. Akan tetapi dalam konferensi pusat IV PGRI ( 28 31 Juli 2002) telah diputuskan bahwa kongres XIX ditetapkan pada bulan juli 2003 dengan pertimbangan, bahwa pada bulan November 2003 adalah hari bulan puasa dan situasi lebaran. Maka, atas dasar itu ditetapkan pada bulan juli 2003 bersamaan dengan berlangsungnya saat libur akhir sekolah di akhir tahun ajaran. Dengan demikian masa bakti kepengurusan XVIII (1998  2003) efektif hanya 4 tahun 8 bulan.
Pengurus besar PGRI masa bakti 1998-2003 mulai melakukan tugasnya secara nasional dan internasional mengemban amanat kongres XVIII PGRI tahun 1998. Secara keseluruhan laporan PB PGRI masa bakti 1998 – 2003 terdiri dari empat bagian yaitu : Laporan umum sebagai pengantar, Tentang laporan departemen dan keuangan, Laporan anak lembaga dan badan khusus PGRI, dan Lampiran memuat laporan daftar infentaris barang-barang kekayaan PB PGRI dan lampiran lainnya.

2. Keorganisasian

Dari sisi kehidupan organisasi hal ini memberikan pengaruh positif, dimana organisasi PGRI turut tumbuh dan berkembang dan turut berkompetisi didaerah bersamaan elemen-elemen lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara lebih efektif. Strategi dasar dalam reformasi organisasi adalah meningkatkan kualitas komunikasi organisasi dan peningkatan keberdayaan sumber daya manusia organisasi dalam berbagai jenjang. Untuk mewujudkan amanat tersebut, PGRI menggunakan empat strategi dasar dengan metode :

1. Intesifikasi silaturahmi secara vertikal, horizontal, dan diagonal baik internal maupun  eksternal.
2. Optimalisasi kemitraan secara seimbang dengan berbagai pihak terkait atas dasar saling menghormati.
3. Aktualisasi program kerja yang lebih berpusat pada hak dan martabat anggota.
4. Transparansi manajemen organisasi dalam bebagai tingkatan organisasi.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan guru merupakan inti dari keseluruhan perjuangan PGRI khususnya dalam amanat Kongres XVIII. Kesejahteraan guru dapat berwujud kesejahteraan materiil maupun non-materiil yang ditopang oleh lima pilar, yaitu : Imbal jasa, Rasa aman, Kondisi kerja, Hubungan antar-pribadi, dan Kepastian karier.  Beberapa aktifitas proses dan hasil program berkenaan dengan kesejahteraan antara lain sebagai berikut :

1. Tahun 1999

1)    Pada bulan Juni 1999 PB-PGRI bekerjasama dengan RCTI dengan sponsor perusahaan B- 29 dapat memberikan bantuan kepada sekitar 200 guru masing-masing Rp 1.000.000. data akurat belum diberikan kepada PB-PGRI sedangkan bantuan langsung disampaikan oleh RCTI B-29.
2)    Tanggal 18 November 1999 PB-PGRI bekerjasama dengan universitas terbuka  mendapat dana dari kantor menko kesra bagi 1000 orang guru untuk menempuh Program D-II Guru SD 1000 orang anak guru yang kuliah pada perguruan guru negri.
3)    Melakukan advokasi kepada Presiden BJ Habibie dan desakan ke DPR-RI yang kemudian membuahkan hasil seluruh pegawai negeri mendapatkan tunjangan penghasilan sebesar Rp 150.000.

1. Tahun 2000

1)    Mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Megawati. PB-PGRI mengajukan agar anggaran pendidikan dinaikkan menjadi 25% dari APBN.
2)    Advokasi kepada Mendiknas dengan substansi yang sama.
3)    Advokasi kepada Ketua/Pimpinan DPR-RI untuk substansi sama dengan yang diajukan kepada Presiden.
4)    Karena Anggaran Pendidikan pada zaman Presiden Soeharto hanya 9% dari APBN, pada masa Presiden BJ Habibie dijanjikan 20%, tetapi pada masa Presiden KH. Abdurrahman Wahid anggaran pendidikan hanya 3,8% yang kemudian memicu PB – PGRI untuk berjuang lebih intensif.
5)    PB-PGRI membuat satuan Tugas yang dinamakan, ” Komite Perjuangan Perbaikan Kesejahteraan Guru” disingkat KP2KG. Satgas ini bertugas secara khusus dan intensif untuk memperjuangkan kesejahteraan guru melalui berbagai pendekatan dan cara.
6)    Dengan KP2KG, PB-PGRI mengadakan advokasi ke Wapres Megawati, Mendiknas, Ketua Bappenas, Pimpinan DPR-RI dan 10 Fraksi di DPR-RI. Sambutan cukup baik meskipun dalam pelaksanaan kurang memberikan harapan yang nyata kepada PGRI.
7)    KP2KG menyerukan kesiapan perjuangan kepada KP2KG tingkat I dan II bahkan sampai anggota agar perjuangan butir-butir yang telah dirumuskan secara nasional dengan tema ” Guru Menggugat”.

1. Tahun 2001

1)    Keluarnya Keppres 64/2001 tentang kenaikan gaji (pokok gaji) dan kenaikan tunjangan fungsional yang diberlakukan mulai Januari 2001.
2)    Melalui kerjasama dengan Ditjen Dikdasmen (Direktorat Tenaga Kerja Pendidikan) dalam pelaksanaannya, PGRI disemua tingkatan di ikut sertakan dalam komite pengelolaan.
3)    Menjelang peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2001, Presiden sangat peduli dengan kesejahteraan guru dan setuju apabila guru memiliki satu sistem penggajian tersendiri.
4)    Dalam kesempatan itu kesempatan itu PB-PGRI menyampaikan makalah yang berjudul ”Sistem Remunerasi Guru yang Berkeadilan” yang mendapat respon positif. Lokakarya juga menyepakati bahwa sambil menata suatu sistem remunerasi yang khusus, akan diupayakan realisasi tunjangan fungsional guru.

1. Tahun 2002
2. PB-PGRI terus mendorong pemerintah dan DPR-RI agar semua komitmet yang telah dinyatakan di tahun 2001 segera direalisasikan.
3. Menjelang sidang tahunan MPR, PB-PGRI melakukan lobi dan advokasi dengan berbagai unsur di DPR dan MPR dengan kaitan amandemen UUD 1945. hasil yang dicapai adalah adanya amandemen Pasal 31 UUD1945 termasuk hal yang berkenaan dengan dengan anggaran pendidikan (pasal 31 ayat 4).
4. PB-PGRI terus memperjuangkan agar otonomi daerah desentralisasi pendidikan dapat dilaksakan dengan memposisikan pendidikan dan guru swbagai prioritas utama pembangunan daerah dalam kerangka kesatuan nasional.
5. Bersama dengan Depdiknas, Depag, Kantor menpan, dan BKN sedang dikembangkan suatu sistem kenaikan pangkat para guru yang lebih berkeadilan dari segi pangkat, jabatan, golongan/ruang, dan tunjangan.

4. Ketenagakerjaan

Anggaran dasar PGRI Bab III pasal 3 tentang jatidiri produk keputusan Kongres PGRI 18 di Lembang, Jawa Barat menyatakan bahwa, ”PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan”. Karena PGRI telah menegaskan kembali sebagai organisasi Serikat Pekerja, maka PGRI telah bekerjasama dengan ILO proyek ACILS, FES, maupun ICFTU. Sebagai perwujudan kerjasma tersebut maka anggota PGRI telah disertakan dalam latihan, baik tingkat Training Of Trainers (TOT) maupun latihan dasar. Selain pelatihan, PGRI juga telah mendapat banyak dukungan moral dari serikat Pekerja lainnya, misalnya telah berhasil memenangkan tuntutan 95 orang guru dari Aceh senilai kurang lebih 3.700.000.000.

5. Perundang-undangan

Hal yang berkenaan dengan perundang-undangan merupakan salah satu amanat Kongres XVII, dan selama periode masa bhakti XVIII PB- PGRI telah, sedang, akan memperjuangkan :

1. Revisi terhadap UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem Nasional. Dalam peengrmbangan rencana peraturan pemerintah sebagai penjabaran dari RUU Sisdiknas PB-PGRI ikut terlibat langsung dan memberikan masukan-masukan yang cukup bermakna.
2. PGRI mulai dari Presiden (waktu itu adalah BJ Habibie) selama 3 tahun terakhir proses pengembangan, pembahasan dan sosialisasi telah dilakukan termasuk dengan komisi VI DPR-RI dan telah mendapatkan tanggapan positif.
3. PB-PGRI ikut serta secara aktif memberikan masukan kepada DPR dan kepada PB-MPR dalam upaya amandemen UUD 1945 khususnya yang berkenaan dengan pendidikan dan guru.

4. Dalam kaitan implementasi UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, PB-PGRI ikut memberikan masukan dalam upaya pengamanan implementasi UU tersebut. Inti perjuangan PGRI ialah agar otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999 tersebut mampu mengatasi berbagai permasalahan pendidikan khususnya Guru.

6. Reformasi Pendidikan Nasional

Diantara program- program inovatif dalam upaya reformasi pendidikan yang sekarang sedang berjalan adalah pendekatan BBE (Broar-Based Education), atau pendidikan berbasis luas, Pendidikan Berorientasi Keterlampilan Hidup ( Life Skills Education), Pendidikan untuk Semua (Education For All), Kurukulum Berbasis Kompetensi, Manajemen Berbasis Sekolah, Pendidikan Berbasis Masyarakat, pembentukan Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah, UAS (Ujian Akhir Sekolah) dan UAN ( Ujian Akhir Nasional) sebagai alternatif dari Ebtanas penilaian portofolio dan sebagainya.
Upaya reformasi pendidikan nasional hanya akan berwujud apabila guru mendapat tempat yang sentral dan menjadi prioritas utama. Sebungan dengan itu, PGRI menekankan agar masalah guru dalam rangka reformasi pendidikan nasional PGRI mendapat perhatian dan prioritas utama mengingat peranan guru yang fundamental.

7. Kemitraan Nasional dan Internasional

Kemitraan yang berimbang merupakan salah satu strategi perjuangan PGRI baik ditingkat internasional, nasional maupun daerah. Selama ini PGRI telah mengembangkan jaringan kemitraan sebagai berikut : Pertama, dengan pihak Legislatif (DPR-RI dan MPR-RI) telah dibina hubungan kemitraan yang konstruktif bagi upaya perjuangan PGRI. Kedua, dengan pihak eksekutif ( Depdiknas, dan departemen/lembaga terkait lainnya) telah, terjalin kerja sama yang cukup kondusif. Ketiga, PB-PGRI telah terbina kemitraan dengan berbagai organisasi lain yang memiliki keterkaitan seperti PWI, PKK, IPPK, PKBI, Lembaga Perlidangan Anak, Komnas HAM, Kowani, LM3 ( Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok), Komnas PMM ( Komite Nasional Penanggulangan Masalah Merokok), dan Koalisi untuk Indonesia Sehat. Keempat, dalam konteks global, PGRI memiliki hubungan organisasi guru ditingkat Internasional dan Regional baik bilateral maupun unilateral. Beberapa hasil dari jalinan kemitraan Internasional antara lain :

1. Adanya bantuan dari Ei melalui konsorsium organisasi guru Swedia, Kanada, Amerika Serikat, Norwegia, Jepang, Belanda, dan Australia. Bantuan ini berupa dukungan dana untuk pelatihan dipusat maupun di daerah dan telah berlangsung sejak tahun 1999 hingga sekarang.
2. Ketua umum PB-PGRI duduk dalam kepengurusan EI untuk kawasan Asia-Pasifik.
3. Perjuangan PGRI telah masuk dalam salah satu resolusi Konferensi EI Asia-Pasifik di India tahun 2000 dan Kongres Guru se-Dunia di Thailand tahun 2001.
4. Dalam Konvensi ATC di Thailand, Hanoi, dan Brunei Darussalam, PGRI berperan secara aktif dalam penyajian materi dan country report.
5. PGRI telah menyampaikan kertas kerja dalam Pertemuan Guru Nusantara (PGN) di Brunei Darussalam tahun 2002.
6. Ketua umum PB-PGRI mendapat penghormatan untuk menjadi salah seorang pembicara dalam beberapa konferensi Internasional, antara lain konferensi tentang pendidikan nilai yang di adakan oleh EI Istambul, Turki, bulan April 2002. acara ini dilanjutkan lagi di Malta tahun 2002 dan dihadiri oleh WDF Rindorindo.
7. Dikawasan Asia Pasifik, utusan PGRI berperan serta dalam sejumlah konferensi Internasional, yaitu konferensi pendidikan yang diadakan oleh SEAMEO bulan April 2001 di Thailand, pengembangan managemen berbasis sekolah yang dilakukan oleh UNICEF di Thailand pada bulan Desember tahun 2000, seminar Internasional tentang desentralisasi pendidikan di Canberra,Australia, yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di Australia National University dan KBRI di Canberra.
8. Disamping itu kerjasama bilateral telah terbina dengan STU ( Singapura), Kurusapha (Thailand), JTU ( Jepang), KFTA ( Korea Selatan), PGGMB (Brunei Darussalam), AEU (Australia), dan NUTP (Malaysia).